Dari Qatar Ke Palestina: Bagaimana Cryptocurrency Diatur Di Negara Timur Tengah ?

Crypto - Hi bro, setiap negara mempunyai jawaban dan peraturan sendiri terhadap cryptocurrency, ada yang menyambut dengan baik menyerupai Jepang, ada juga yang secara tegas menolak cryptocurrency menyerupai Cina atau Qatar. Begitu juga dengan negara - negara Timur Tengah yang mempunyai perilaku masing - masing terhadap bitcoin.

Timur tengah, img : EraMuslim

Dilansir dari Cointelegraph.com, Pada 4 September kemarin, pemerintah Bahrain menekankan pentingnya blockchain bagi perekonomian negara. Sementara kerajaan tampaknya mengambil pendekatan yang agak positif terhadap crypto, Timur Tengah pada umumnya telah terbukti sebagai wilayah yang sulit bagi mata uang virtual (cryptocurrency), alasannya ialah sebagian besar negara di sana telah melarang perdagangan crypto. Meskipun demikian, Timur Tengah tampaknya sedang dalam perjalanan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik blockchain global: Dari Dubai ke Tel Aviv, teknologi ini sedang diteliti dan diadopsi secara menyeluruh.

Di bawah ini ialah ringkasan bagaimana kerangka hukum/peraturan, serta kondisi cryptocurrency di negara timur tengah.

1. Bahrain

image : cointelegraph

Kerangka aturan Cryptocurrency: Direncanakan

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya

Peraturan :

Bahrain mengambil pendekatan yang agak positif terhadap crypto. Pada bulan September 2017, Bank Sentral Bahrain (BCB) mengumumkan pembuatan peraturan yang disebut "Kotak Pasir Peraturan". Tujuannya ialah untuk memfasilitasi industri fintech di negara tersebut, termasuk bisnis terkait Bitcoin dan blockchain.

Pada Juni 2018, media lokal melaporkan bahwa pertukaran mata uang digital Palmex yang berbasis di Dubai diberikan lisensi administratif oleh BCB, yang diduga menjadi “pertukaran mata uang cryptocurrency pertama dan satu-satunya di Timur Tengah dan Afrika Utara untuk mendapatkan lisensi "kotak pasir peraturan.” pejabat pemerintah Bahrain mengatakan: “Sampai sekarang, kami mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang sanggup diperdagangkan di bursa. (Namun) kami tidak menganggapnya sebagai alat pembayaran yang sah dalam bentuk apa pun. ”

Blockchain :

Sampai dikala ini, pemerintah Bahrain tidak berkomentar wacana problem blockchain, melainkan menyebutkannya dalam konteks yang lebih luas dari industri fintech. Namun, pada bulan September, Abdulhussain Mirza, menteri tenaga listrik dan air Bahrain menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung teknologi:

“Teknologi menyerupai blockchain membawa kita ke langkah besar untuk kedepannya dalam mencari cara yang kondusif untuk memfasilitasi transaksi, Kemampuan Blockchain untuk melindungi data pengguna ialah tanda kemajuan yang sebenarnya, terutama alasannya ialah fakta bahwa itu sanggup diterapkan di aneka macam perusahaan dari aneka macam industri termasuk keamanan cyber."

2. Turki

image : cointelegraph

Kerangka aturan Cryptocurrency: Direncanakan

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya

Peraturan :

Cryptocurrency tampak terkenal di Turki, Menurut laporan ING Bank baru-baru ini, 18% orang Turki mempunyai cryptocurrency sendiri. Itu bisa dikaitkan dengan meningkatnya tingkat inflasi lira Turki, volume perdagangan BTC di lira Turki dilaporkan naik dari 327.295 menjadi 759.026 antara 7 Juli dan yang berakhir 11 Agustus.

Setelah percobaan Venezuela dengan Petro, pemerintah Turki telah mempertimbangkan mengeluarkan cryptocurrency yang didukung negara. Pada bulan Februari 2018, wakil ketua Gerakan Partai Nasionalis Turki (MHP), Ahmet Kenan Tanrikulu, mengungkapkan planning untuk meluncurkan "bitcoin nasional" yang disebut ‘Turkcoin,’ hal ini sesuai dengan laporan wacana pengaturan pasar crypto.

Rencana serupa juga disuarakan oleh Wakil Perdana Menteri Turki Mehmet Simse dalam wawancara dengan CNN Turk. Pada bulan Juni, media lokal melaporkan bahwa ‘Turkcoin,’ ialah proyek terpisah dengan proyek yang pernah diiklankan sebelumnya (cryptocurrency 'nasional' Turki) yang telah ditetapkan sebagai bagan ponzi.

Sebelumnya, pada 2017, anggota tubuh legislatif Turki beropini bahwa Bitcoin "tidak kompatibel" dengan Islam alasannya ialah pemerintah tidak sanggup mengendalikannya. Mereka beropini bahwa sifat "spekulatif" bitcoin berarti perdagangan itu tidak pantas untuk umat Islam. Enson Haber mengatakan:

“Membeli dan menjual mata uang virtual tidak kompatibel dengan agama dikala ini alasannya ialah fakta bahwa evaluasi mereka terbuka untuk spekulasi. Mereka sanggup dengan gampang dipakai dalam kegiatan ilegal menyerupai pembersihan uang, dan mereka tidak berada di bawah audit dan pengawasan negara ”

Blockchain :

Meskipun lingkungan peraturan yang tidak terperinci terkait dengan cryptocurrency, Turki telah mendukung teknologi yang mendasarinya. Pada bulan Agustus, Pusat Blockchain dan Inovasi Istanbul (BlockchainIST Center) diresmikan di Bahçeşehir University (BAU). Pusat blockchain tingkat universitas pertama di Turki ini bertujuan untuk menutup kesenjangan wacana keahlian blockchain dan memastikan penyebaran teknologi secara luas, menyerupai yang dilaporkan Daily Sabah.

Menurut administrator pusat Bora Erdamar, BlockchainIST Center diatur menjadi "pusat penelitian, pengembangan dan penemuan yang paling penting di Turki, di mana studi ilmiah dan publikasi dibentuk dalam teknologi blockchain." Dia juga menyatakan bahwa Turki bisa menjadi negara terkemuka dalam teknologi yang akan "mengubah kemanusiaan."

Baru-baru ini, pada bulan September, Bursa Borsa Istanbul Turki (BIST) menyebarkan database pelanggan bertenaga blockchain, untuk mengelola penambahan pelanggan baru, dokumen dan mengedit informasi.

3. Qatar

image : cointelegraph

Kerangka aturan cryptocurrency: Tidak ada / dianggap ilegal

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya

Peraturan :

Cryptocurrency dihentikan di Qatar. Pada Februari 2018, Qatar Central Bank (QCB) menerbitkan sebuah pernyataan yang dikirim ke semua bank yang beroperasi di negara tersebut, di mana ia memperingatkan publik bahwa perdagangan Bitcoin tidak diizinkan di negara tersebut. Pengawas menambahkan bahwa eksekusi akan dikenakan pada mereka yang tidak mematuhi.

Secara khusus, QCB beropini bahwa Bitcoin ialah mata uang ilegal alasannya ialah tidak ada komitmen dari bank sentral atau pemerintah di dunia untuk menukar nilai Bitcoin sebagai pembayaran barang yang diperdagangkan secara global atau untuk emas. Selain itu, volatilitas Bitcoin serta keterlibatan dalam kejahatan keuangan dan serangan cyber menjadi alasan lain.

Blockchain :

Meskipun QCB telah melarang perdagangan cryptocurrency di negara tersebut, Qatar akan menjadi tuan rumah konferensi blockchain di Doha. Selain itu, ada sejumlah startup lokal yang berfokus pada blockchain di sana.

Pada bulan Januari 2018, sebuah perusahaan fintech lokal QPAY meluncurkan inisiatif e-commerce yang didukung blockchain berdasarkan platform blockchain Ethereum. Setelah peluncuran, CEO QPAY, Ben Aissa menyatakan:

"Sebagai anggota aktif dari inisiatif digital dan cashless Qatar, dan selaras dengan Visi Nasional 2030, kami melihat blockchain sebagai materi utama dalam mengambil kepemimpinan dalam revolusi digital Qatar dan penemuan layanan keuangan."

4. Arab Saudi

image : cointelegraph

Kerangka aturan cryptocurrency: Tidak ada / dianggap ilegal

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya

Peraturan :

Cryptocurrency dianggap ilegal di dalam Kerajaan Arab Saudi. Pada 8 Agustus, Otoritas Moneter Arab Saudi (SAMA) secara resmi memperingatkan warga terhadap perdagangan mata uang virtual, yang secara efektif melarang mereka. Pernyataan regulator berbunyi:

Komite memastikan bahwa mata uang virtual termasuk Bitcoin, ilegal di kerajaan dan tidak ada pihak atau individu yang dilisensikan untuk praktik semacam itu. Panitia memperingatkan kepada semua warga wacana bagan kaya dengan bitcoin mempunyai risiko tinggi dan tanpa peraturan, tidak adanya keamanan dan pasar yang terlibat, belum lagi penandatanganan kontrak fiktif dan transfer dana ke akseptor / entitas / pihak yang tidak dikenal.

Blockchain :

Sama menyerupai Qatar, larangan lokal pada perdagangan cryptocurrency tidak menghentikan Arab Saudi untuk bereksperimen dengan blockchain dalam aktivitas Saudi Vision 2030 yang dirancang untuk pembangunan ekonomi jangka panjang.

Misalnya, pada bulan Juli, dalam aktivitas itu, Riyadh Municipality menentukan IBM sebagai kawan strategisnya. Raksasa TI akan berkolaborasi dengan Perusahaan Elm, yang merupakan kawan teknologi kota untuk menempatkan layanan pemerintah dan transaksi pada blockchain.

Sebelumnya pada bulan Mei, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Arab Saudi bekerja sama dengan ConsenSys, perusahaan startup yang bermarkas di AS berfokus pada pembangunan produk perangkat lunak bertenaga Ethereum. Bersama-sama, mereka menyelenggarakan bootcamp blockchain selama tiga hari.

5. Iran

image : cointelegraph

Kerangka aturan Cryptocurrency: Direncanakan

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya

Peraturan :

Iran, telah ditekan oleh hukuman ekonomi yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump, secara perlahan Iran beralih ke mata uang virtual alasannya ialah Visa dan Mastercard tidak beroperasi di negara tersebut, dan mata uang lokal, rial anjlok alasannya ialah tingkat inflasi yang tinggi, Bitcoin di Iran telah mendapatkan popularitas lokal. Pada bulan Mei, media lokal melaporkan bahwa lebih dari $ 2,5 miliar telah dikirim untuk membeli mata uang virtual di Iran.

Saat ini, mata uang kripto dihentikan di Iran. Namun, situasinya mungkin berubah pada final September 2018. Pada bulan April, Bank Sentral Iran (CBI) menyatakan bahwa mata uang virtual dipakai untuk pembersihan uang dan mendukung terorisme, dan telah melarang warga setempat untuk menggunakannya dalam perdagangan. Namun, pada final Agustus, Saeed Mahdiyoun, wakil administrator yang bertanggung jawab atas penyusunan peraturan untuk Supreme Cyberspace Council Iran, menyatakan bahwa CBI akan memperbarui perilaku resminya mengenai problem ini pada final September.

Seperti negara Venezuela, Iran juga mempersiapkan dasar-dasar untuk cryptocurrency nasional guna menghindari hukuman AS. Pada bulan Mei, Mohammad Reza Pour Ebrahimi, kepala Komisi Parlemen Iran untuk Urusan Ekonomi, dilaporkan bertemu dengan pejabat Rusia untuk membahas bagaimana crypto sanggup membantu melewati embargo internasional. Pada bulan Juli, Alireza Daliri, wakil administrasi dan investasi di Direktorat Urusan Ilmiah dan Teknologi, mengungkapkan bahwa planning untuk penciptaan mata uang virtual nasional sedang dikembangkan:

“Kami mencoba menyiapkan lahan untuk memakai mata uang digital domestik di negara, Mata uang ini akan memfasilitasi transfer uang (ke dan dari) mana saja di dunia. Selain itu, bisa membantu kami pada dikala hukuman (AS). ”

Selain itu, pada bulan September, sekretaris Dewan Cyberspace Abolhassan Firoozabadi menyatakan bahwa penambangan cryptocurrency telah disetujui sebagai industri oleh otoritas pemerintah berdasarkan media lokal. Namun, kerangka aturan untuk industri belum diperkenalkan.

Artikel Terkait : Pemerintah Melegalkan Industri Penambangan Crypto, Harga Bitcoin Menyentuh USD 24.000 di Iran !

Blockchain :

Pemerintah Iran tampaknya sedang bullish pada teknologi yang mendasari crypto. Misalnya, pada bulan Agustus, Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) Iran dan Perpustakaan Nasional menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk memakai blockchain guna mendigitalkan arsip negara.

Arame Bandari, seorang peneliti di Iran Blockchain Labs, sebelumnya menyampaikan kepada Cointelegraph bahwa ada ekosistem startup yang didirikan di Teheran, Isfahan dan Shiraz. Selain itu, ia menyebutkan bahwa taman teknologi, inkubator, platform crowdfunding, dan akselerator bisnis sedang disiapkan, hal ini “membuka jalan bagi penerapan teknologi / ekonomi berbasis pengetahuan.”

6. Irak

image : cointelegraph

Kerangka aturan cryptocurrency: Tidak ada / dianggap ilegal

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara bagian: No

Peraturan :

Bitcoin dihentikan di Irak. Pada bulan Desember 2017, administrator informasi Bank Sentral Irak (CBI) Aysar Jabbar, dilaporkan telah menyatakan bahwa "mata uang ini [Bitcoin] melibatkan beberapa risiko yang mungkin dihasilkan dari sirkulasi, terutama yang berkaitan dengan pembajakan elektronik dan penipuan, meskipun tidak ada popularitas (bitcoin) di Irak."

Menurut spesialis ekonomi lokal, mereka yang ditemukan memakai cryptocurrency sanggup diadili berdasarkan undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) yang sudah ada sebelumnya.

7. Kuwait

image : cointelegraph

Kerangka aturan cryptocurrency: dianggap ilegal

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara bagian: No

Peraturan :

Mata uang virtual, termasuk Bitcoin, dihentikan di Kuwait. Pada bulan Desember 2017, Kementerian Keuangan Kuwait menyatakan bahwa mereka tidak mengakui mata uang crypto, dan bahwa forum keuangan, bank dan perusahaan dihentikan berafiliasi dengan mereka.

Namun, Kementerian Keuangan menyerupai yang dikutip oleh Times Arab mengungkapkan bahwa baik forum maupun bank sentral tidak sanggup mengatur perdagangan Bitcoin alasannya ialah “di luar kendali mereka.” Selain itu, mereka menyatakan: “ hasil dari Bitcoin yang ditransfer dari luar negeri ke Kuwait dianggap sebagai uang haram, alasannya ialah aturan Kuwait tidak mempertimbangkan mata uang tersebut. ”

Blockchain :

Pada bulan Mei, Kuwait Finance House (KFH) bergabung dengan RippleNet, jaringan utama blockchain yang dirancang untuk pembayaran remitansi lintas batas. Dalam pernyataan yang menyertainya, KFH menyatakan niatnya untuk memakai "alat unik" Ripple untuk pelanggan ritelnya:

“Dengan ini, KFH sanggup menyediakan transfer uang lintas batas instan dan kondusif dalam hitungan detik, dengan visibilitas end-to-end selama perjalanan pembayaran.”

8. Uni Emirat Arab (UEA)

image : cointelegraph

Kerangka aturan Cryptocurrency: Direncanakan

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya

Peraturan :

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) telah mengirimkan sinyal adonan mengenai cryptocurrency. Pada awal Oktober 2017, negara bab ini merilis pedoman pengaturan pertama untuk ICO dan mata uang virtual, di mana mereka telah diakui sebagai sekuritas dan komoditas masing-masing.

Namun, beberapa ahad kemudian, Gubernur Bank Sentral Mubarak Rashid al-Mansouri mengeluarkan peringatan publik terhadap penggunaan mata uang virtual sebagai alat tukar, pembersihan uang dan pendanaan terorisme ialah alasannya. Selanjutnya, pada bulan Februari, Securities and Commodities Authority (SCA) UAE juga memperingatkan investor wacana risiko ICO.

Blockchain :

UEA telah banyak melaksanakan eksperimen dengan blockchain. Kembali pada bulan Oktober 2016, Dubai meluncurkan Strategi Blockchain "kota-lebar" dengan tujuan menjadi kota blockchain pertama pada 2020.

Pada April 2018, perdana menteri UAE dan penguasa Dubai mengungkapkan Strategi Blockchain untuk bangsa pada 2021, dengan planning ambisius yang untuk menjadi pemerintah pertama yang didukung teknologi blockchain di dunia. Skema gres ini dilaporkan berfokus pada kebahagiaan warga dan penduduk, efisiensi pemerintah, legislasi dan kewirausahaan global.

Lebih khusus lagi, taktik ini bertujuan untuk mempunyai 50 persen transaksi federal yang dilakukan pada blockchain pada tahun 2021. Transisi itu mengimplikasikan perpindahan ke dokumentasi aplikasi visa tanpa kertas, pembayaran tagihan dan perpanjangan lisensi dengan teknologi, yang berpotensi menghemat $ 11 miliar setiap tahun.

Pada bulan Mei 2018, pemerintah UAE mengumumkan kemitraan dengan IBM untuk menciptakan pendaftaran bisnis blockchain yang memastikan bisnis beroperasi di bawah yurisdiksinya. Inisiatif ini akan “menyederhanakan proses pengaturan dan pengoperasian bisnis, menggelar pertukaran lisensi perdagangan digital dan dokumentasi terkait untuk semua kegiatan bisnis, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan di seluruh ekosistem bisnis Dubai”.

9. Mesir

image : cointelegraph

Kerangka aturan Cryptocurrency: Tidak / belum ada

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya

Peraturan :

Pada Januari 2018, Mufti besar Mesir Shawqi Allam, mengklaim bahwa Bitcoin dihentikan berdasarkan aturan Syariah. Dia mengeluarkan anutan yang menyatakan bahwa perdagangan crypto mengarahkan penggunanya untuk "penipuan, pengkhianatan dan ketidaktahuan."

Pemerintah Mesir tidak mendukung penggunaan cryptocurrency, meskipun tidak melarang mereka. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2017 Otoritas Pengaturan Keuangan Mesir (FRA) menyatakan bahwa mendesak investor untuk berurusan dengan cryptocurrency dianggap sebagai "bentuk penipuan yang berada di bawah tanggung jawab hukum," sementara Bank Sentral Mesir telah mengumumkan bahwa mereka tidak mengakui mata uang kripto dan memperingatkan publik biar tidak memperdagangkannya.

Blockchain :

Pada April 2018, "inkubator berfokus-blockchain" pertama Mesir yang disebut NU TechSpace dibuka. Teknologi ini dikabarkan telah bekerja sama dengan IBM, Novelari, dan zk Capital untuk menstimulasi model bisnis yang didukung oleh blockchain. Inkubator ini diduga juga didukung oleh Akademi Riset Ilmiah milik negara dan Nilepreneurs dan bertujuan untuk membantu pemerintah mendapatkan pemahaman yang lebih baik wacana blockchain.

10. Siprus

image : cointelegraph

Kerangka aturan Cryptocurrency: Tidak / belum ada

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya

Peraturan :

Cryptocurrency tampaknya berada di zona regulasi abu-abu di Siprus, alasannya ialah tidak ada kerangka peraturan yang niscaya telah diperkenalkan oleh pemerintah lokal. Kembali pada tahun 2014, perwakilan Bank Sentral Siprus yang dikutip oleh Siprus Mail mengatakan: "Bitcoin tidak ilegal, tetapi pada dikala yang sama, bitcoin tidak tunduk pada kontrol atau regulasi." Sejak itu, pengawas belum mengeluarkan pembaruan besar wacana problem ini.

Namun demikian, pada Juli 2018, Advokat Bitcoin Cash (BCH), Roger Ver mengklaim ia bertemu dengan presiden negara, Nicos Anastasiades, untuk membahas manfaat dari cryptocurrency dan adopsi pedagang di seluruh pulau. Itu menyiratkan bahwa Siprus mungkin menjadi lebih ramah-crypto di masa depan.

Blockchain :

Pada bulan Juni, Ripple mengumumkan Inisiatif Penelitian University Blockchain dan menyumbangkan sekitar $ 50 juta untuk universitas di seluruh dunia, termasuk Universitas Nicosia Siprus (UoN). UoN mengklaim sebagai universitas terakreditasi pertama di dunia yang mendapatkan pembayaran Bitcoin. UoN juga telah meluncurkan gelar Master of Science dalam Mata Uang Digital yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dikala ini antara pasokan dan permintaan untuk pengetahuan akademik di bidang mata uang digital.

Selain itu, Siprus ialah rumah bagi Cyprus Blockchain Technologies Ltd., sebuah organisasi nirlaba yang didirikan sebagai sebuah kerja sama di antara institusi akademis, termasuk Institut Manajemen Internasional Siprus (CIIM), Universitas College London Pusat untuk Teknologi Blockchain (UCL CBT) dan UoN, regulator lokal , forum keuangan dan bank - termasuk Hellenic Bank, Bank Siprus dan Bank Koperasi.

11. Israel

image : cointelegraph

Kerangka aturan Cryptocurrency: Direncanakan / dengan Pajak

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya

Peraturan :

Israel sedang dalam proses mendefinisikan pendekatannya terhadap cryptocurrency. Pada Januari 2018, Deputi Gubernur Nadine Baudot-Trajtenberg mengumumkan bahwa Bank of Israel tidak akan mengakui mata uang virtual sebagai mata uang yang sebenarnya.

Selain itu, pada bulan Maret, Komite Otoritas Keamanan Israel (ISA) untuk Pemeriksaan dan Peraturan ICO menerbitkan laporan yang dirancang untuk menghilangkan ketidakpastian dan keseimbangan antara penemuan teknologi dan proteksi para investor, di mana intinya beropini bahwa mata uang virtual menyerupai alasannya ialah BTC dianggap sebagai sekuritas.

Demikian pula, Otoritas Pajak Israel (ITA) menyatakan bahwa cryptocurrency akan dikenakan pajak oleh keuntungan modal sebagai properti, bukan mata uang.

Blockchain :

Cointelegraph sebelumnya telah meliput adegan blockchain besar Israel secara mendalam. Selva Ozelli, pengacara pajak internasional dan CPA, meninjau inisiatif blockchain lokal, termasuk CoaIiChain, platform politik interaktif yang mempromosikan kebijakan pemerintah terbuka dan menghilangkan kesenjangan komunikasi antara pemilih dan yang terpilih, registry drone blockchain dan cryptocurrency nasional.

12. Jordan

image : cointelegraph

Kerangka aturan cryptocurrency: Tidak ada / dianggap ilegal

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara bagian: Tidak

Peraturan :

Perdagangan Bitcoin dihentikan di Yordania, alasannya ialah pada tahun 2014 Bank Sentral Yordania (CBJ) memperingatkan penduduk setempat bahwa mata uang virtual bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak ada kewajiban pada bank sentral mana pun atau pemerintah mana pun untuk menukarkan nilainya dengan uang sungguhan, bitcoin tidak menyerupai komoditas internasional atau emas.

Selain itu, perwakilan CBJ menyampaikan kepada The Jordan Times bahwa bank, forum keuangan, dan bursa negara juga telah mendapatkan surat edaran "yang melarang mereka berurusan dengan mata uang virtual, terutama Bitcoin."

Blockchain :

Jordan ialah rumah bagi kamp pengungsi yang berjalan di blockchain, dengan pemberian aktivitas yang disebut Blok Bangunan. Didirikan pada awal 2017, ini membantu Program Pangan Dunia (WFP) untuk mendistribusikan pemberian tunai untuk pangan kepada lebih dari 100.000 pengungsi Suriah di negara tersebut. Seperti yang dilaporkan MIT Technology, bila proyek berhasil, itu bisa memajukan adopsi blockchain di forum sister U.N. dan seterusnya.

13. Oman

image : cointelegraph

Kerangka aturan Cryptocurrency: Tidak /belum ada

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya

Peraturan :

Tampaknya cryptocurrency tidak dihentikan atau diizinkan di Oman. Pada bulan Desember 2017, Dewan Bank Sentral Oman (CBO) memperingatkan kepada masyarakat bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami dari investasi cryptocurrency dan mengingatkan bahwa tidak ada kebijakan atau pedoman untuk mengatur industri (crypto)di negara tersebut.

Blockchain :

Oman telah aktif menawarkan minat dalam blockchain. Misalnya, pada bulan Mei, entitas milik pemerintah yang disebut Blockchain Solutions and Services Co. (BSS) telah diumumkan. Menurut situs webnya, BSS bekerja dengan Asosiasi Bank Oman, badan-badan negara bab dan bisnis lokal untuk menyebarkan kerangka kerja bagi kemajuan digital bangsa.

14. Palestina

image : cointelegraph

Kerangka aturan Cryptocurrency: Direncanakan

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara bagian: No

Peraturan :

Pada Mei 2017, kepala Otoritas Moneter Palestina (PMA), Azzam Shawwa, menyampaikan kepada Reuters bahwa mereka berencana untuk meluncurkan mata uang virtual negara itu sendiri yang disebut "pound Palestina" dalam waktu lima tahun.

Dilaporkan bahwa inisiatif ini dirancang untuk melindungi Palestina dari potensi intrusi Israel, alasannya ialah negara itu dikala ini tidak mempunyai mata uang yang stabil, mereka bergantung pada euro, dolar AS, shekel Israel dan Dinar Yordania.

Menurut Perjanjian Protokol Paris 1994, PMA berfungsi sebagai bank sentral, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan mata uang. Dokumen itu juga merekomendasikan penggunaan shekel dan memberi Israel veto yang efektif atas mata uang Palestina, menyerupai yang dijelaskan Shawwa:

“Jika kami mencetak mata uang, untuk membawanya ke negara Anda akan selalu membutuhkan izin dari Israel dan itu bisa menjadi hambatan. Makara itulah mengapa kami tidak ingin membahasnya. ”

15. Libanon

image : cointelegraph

Kerangka aturan Cryptocurrency: Tidak

Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara bagian: No

Peraturan :

Pada bulan Desember 2013, Lebanon menjadi negara pertama di Timur Tengah yang mengeluarkan peringatan publik terkait perdagangan mata uang crypto, didasari dari kekhawatiran volatilitas, AML dan KYC sebagai faktor-faktor utama.

Pada bulan Oktober 2017, bank sentral Libanon Banque du Liban (BDL) dan Gubernur Riad Salameh menegaskan kembali posisi itu dengan mengklaim bahwa BTC dan mata uang virtual lainnya ialah komoditas "tidak diatur" yang penggunaannya harus dilarang. Selain itu, ia menyampaikan bahwa cryptocurrency lemah sebagai mata uang nasional alasannya ialah mereka hanya "komoditas."

Blockchain :

Ada informasi langka wacana infrastruktur blockchain yang ada di Lebanon. Namun, pada bulan September, startup blockchain yang berbasis di AS, ConsenSys mengumumkan bahwa mereka akan menyelenggarakan aktivitas blockchain lima hari di sana mulai pada 17 Oktober.